Informasi Layanan

Formulir permohonan informasi (Format 1), Foto Copy/hasil scan identitas dari pemohon KTP/SIM

1. Informasi dan Pengaduan 
    Formulir permohonan informasi (Format 1), Foto Copy/hasil scan identitas dari pemohon KTP/SIM
2. Prosedur 
   1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
   2. Petugas mengidentifikasi informasiyang diminta apabila informasi tercantum dalam (Daftar Informasi Publik) DIP, Permohonan di proses apabila informasi tidak tercantum dalam DIP, petugas pelayanan memberikan tanggapan/surat pemberitahuan tertulis.
   3. Melayani permintaan informasi yang diminta pemohon kepada SKPD penguasa informasi/dokumentasi melalui PPID Pembantu
   4. Memberikan jawaban atas permintaan informasi dari PPID Utama, apabila informasi yang di minta dikuasai dilanjutkan ke proses selanjutnya, apabila tidak di kuasai petugas informasi memberikan surat pemberitahuan melalui petugas layanan

Gratis

Tanggapan/surat jawaban tertulis

Website: www.bkad@bandungkab.go.id dan http://www.lapor.go.id

Formulir permohonan informasi (Format 1), Foto Copy/hasil scan identitas dari pemohon KTP/SIM

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas Layanan
2. Petugas memeriksa dan menerima naskah dinas berdasarkan ketentuan tata naskah dinas.
3. Kasubag Umpeg memeriksa dan memaraf Label disposisi naskah dinas
4. Sekretaris Badan memeriksa substansi naskah dinas, jika bersifat rutin dapat langsung didisposisi sesuai tujuan. Jika dibutuhkan arahan dapat diteruskan kepada Kepala BKAD
5. Kepala Badan mendisposisi naskah dinas sesuai substansi dan tujuan naskah dinas
6. Sekretaris Badan mendisposisi naskah dinas sesuai substansi dan tujuan naskah dinas
7. Petugas/Pengadministrasi mencatat dalam Umum agenda dan mendistribusikan naskah dinas sesuai arahan kepala BKAD/ sekretaris

Gratis 

 Tanggapan/surat jawaban tertulis

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

Surat Edaran Penyusunan DPA dilampiri pagu belanja modal dan belanja operasi disposisi sekretaris, Catatan Evaluasi Gubernur dan hasil Pembahasan dengan DPRD.

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Petugas melanjutkan ke kepala Badan untuk Menerima Surat edaran penyusunan DPA dari TAPD, memerintahkan Sekretaris untuk menidaklanjuti,
3. Kepala Badan Mendisposisi Surat ke Kasubag Penyusunan Program untuk ditindaklanjuti, 
4. Kepala Badan memerintahkan JFU Perencana untuk Mengoordinasikan penyusunan DPA,
5. membahas DPA BKAD berdasarkan hasil pembahasan dengan DPRD dan Hasil evaluasi Gubernur,
6. Petugas Pengelola Program dan Kegiatan menginput DPA BKAD hasil pembahasan ke dalam format simda,
7. Perencana/Analis Perencanaan Anggaran memeriksa DPA, jika setuju diparaf,
8. Sekretaris Badan memaraf DPA,
9. Kepala Badan Menandatangani DPA,
10. Petugas Pengelola Program dan Kegiatan menyerahkan DPA ke TAPD untuk diverifikasi,
11. Kepala Badan Menandatangani DPA hasil perbaikan,
12. Petugas Pengelola Program dan Kegiatan Mendokumentasikan tahapan kegiatan

Gratis 

 Tanggapan/surat jawaban tertulis

Website : www.bkad@bandungkab.go.id dan http://www.lapor.go.id

Surat Edaran Penyusunan DPA dilampiri pagu belanja modal dan belanja operasi disposisi sekretaris, Catatan Evaluasi Gubernur dan hasil Pembahasan dengan
DPRD.

1.  Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Petugas melanjutkan ke kepala Badan untuk Menerima Surat edaran penyusunan DPA dari TAPD, memerintahkan Sekretaris untuk menidaklanjuti.
3. Kepala Badan Mendisposisi Surat ke Kasubag Penyusunan Program untuk ditindaklanjuti,
4. Kepala Badan memerintahkan JFU Perencana untuk Mengoordinasikan penyusunan DPA,
5. membahas DPA BKAD berdasarkan hasil pembahasan dengan DPRD dan Hasil evaluasi Gubernur,
6. Petugas Pengelola Program dan Kegiatan menginput DPA BKAD hasil pembahasan ke dalam format simda, 
7. Perencana/Analis Perencanaan Anggaran memeriksa DPA, jika setuju diparaf,
8. Sekretaris Badan memaraf DPA,
9. Kepala Badan Menandatangani DPA,
10. Petugas Pengelola Program dan Kegiatan menyerahkan DPA ke TAPD untuk diverifikasi, 
11. Kepala Badan Menandatangani DPA hasil perbaikan,
12. Petugas Pengelola Program dan Kegiatan Mendokumentasikan tahapan kegiatan.

Gratis 

 DPA yang sudah ditanda tangani dan di Cap

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1. RKPD
2. Pedoman penyusunan APBD
3. Surat Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan KUA dan PPAS
4. Rancangan KUA dan PPAS
5. Nota Kesepakatan Kesepatakan PPAS KUA dan Nota
6. KUA dan PPAS

1.  Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. BKAD selaku TAPD Menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD,
3. Sekretaris Daerah Menyetujui rancangan KUA dan rancangan PPAS, serta menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada Bupati paling lambat Minggu Ke-1 bulan Juli,
4. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat Minggu Ke-2 Bulan Juli,
5. Membahas rancangan KUA dan PPAS antara TAPD bersama DPRD untuk menghasilkan KUA dan PPAS serta Nota Kesepakatan KUA dan PPAS. KUA dan PPAS disepakati paling lambat Minggu ke 2 Agustus,
6. Menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS hasil pembahasan antara Bupati bersama DPRD,
7. Menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Gratis 

 Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1. RKPD
2. Asumsi KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya

1.  Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. BKAD selaku TAPD Menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD Perubahan,
3. Sekretaris Daerah Menyetujui rancangan Perubahan KUA dan rancangan PPAS, serta menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada Bupati paling lambat Minggu Ke-1 bulan Juli,
4. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat Minggu Ke-1 Bulan Agustus.
5. Membahas rancangan Perubahan KUA dan PPAS antara TAPD bersama DPRD untuk menghasilkan Perubahan KUA dan PPAS serta Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS. KUA dan PPAS disepakati paling lambat Minggu ke-2 Agustus.
6. Menandatangani nota kesepakatan Perubahan KUA dan nota kesepakatan PPAS hasil pembahasan antara Bupati bersama DPRD.
7. Menyampaikan Perubahan KUA dan PPAS kepada SKPD untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Gratis

 Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1. RKPD
2. SSH
3. SBU

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan
   kepada petugas informasi,
2. SKPD menbawa surat usulan permohonan ASB,
3. SKPD membuat SPTJM di tanda tangan oleh kepala SKPD,
4. SKPD menyerahkan kertas kerja aktivitas ASB kepada Kasubid penyusun anggaran I, untuk diverifikasi terkait kesesuaian SSH dan SBU nya dan aspek kewajaran,
5. Apabila sudah di verifikasi, kemudian di laksanakan reviu oleh Inspektorat sebagai dasar diterbitkannya Perbup HSPK dan ASB

Gratis 

Peraturan Bupati HSPK dan ASB

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1.  Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD
2. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS
3. KUA dan PPAS
4. Rancangan RKA SKPD

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. TAPD Menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD,
3. Menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta mengacu pada surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, dengan menggunakan pendekatan,
4. Menyampaikan RKA SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi,
5. Melakukan verifikasi dan reviu RKA SKPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA dan PPAS beserta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya,
6. Melakukan penyempurnaan RKA SKPD hasil verifikasi dan reviu,
7. Menerima RKA SKPD hasil verifikasi dan reviu untuk menyusun Rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung.

Gratis 

RKA SKPD hasil verifikasi dan reviu/RKA SKPD hasil penyempurnaan

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1.  Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan Perubahan DPA-SKPD,
2. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS,
3. Perubahan KUA dan PPAS,
4. Rancangan RKA SKPD dan Perubahan DPA-SKPD

1.  Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. TAPD Menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan Perubahan DPA_SKPD,
3. Menyusun RKA SKPD dan Perubahan DPA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan PPAS,
4. Menyampaikan RKA SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi,
5. Melakukan verifikasi dan reviu RKA SKPD dan Perubahan DPA-SKPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA-SKPD dengan
   perubahan KUA dan perubahan PPAS beserta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya,
6. Melakukan penyempurnaan RKA SKPD dan Perubahan DPA-SKPD hasil verifikasi dan reviu,
7. Menerima RKA SKPD dan Perubahan DPASKPD hasil verifikasi dan reviu untuk menyusun Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung.

Gratis

RKA SKPD dan perubahan DPA-SKPD hasil penyempurnaan

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1. Keputusan Gubernur yang menyatakan Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD telah sesuai
2. perda APBD dan Lampiran
3. perbup Penjabaran APBD
4. Rancangan RKA SKPD dan Perubahan DPA-SKPD

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Bupati Menerima hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD yang telah sesuai,
3. Bupati Menetapkan Raperda tentang APBD beserta lampiran dan Raperbup tentang Penjabaran APBD menjadi Perda tentang APBD dan Perbup tentang
   Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya,
4. Menyampaikan Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan,
5. Gubernur Melakukan registrasi terhadap Perda tentang APBD yang sudah ditetapkan,
6. Bupati Mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur terhadap Perda tentang APBD yang sudah ditetapkan.

Gratis

 Perda tentang APBD dan Lampiran yang sudah diregistrasi

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1. Keputusan Gubernur yang menyatakan Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD telah sesuai
2. Perda APBD dan Lampiran
3. Perbup Penjabaran APBD
4. Rancangan RKA SKPD dan Perubahan DPA-SKPD

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Bupati Menerima hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD yang telah sesuai,
3. Bupati Menetapkan Raperda tentang APBD beserta lampiran dan Raperbup tentang Penjabaran APBD menjadi Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya,
4. Menyampaikan Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan,
5. Gubernur Melakukan registrasi terhadap Perda tentang APBD yang sudah ditetapkan,
6. Bupati Mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur terhadap Perda tentang APBD yang sudah ditetapkan.

Gratis

 Perda tentang APBD dan Lampiran yang sudah diregistrasi

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1.  SPD, SPM, Surat Pernyataan Tanggung jawab dan Dokumen Pendukung lainnya
2. Dokumen pengajuan pembayaran UP/TU/GU/LS dari SKPD yang sudah diteliti dan diparaf

1.  Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Petugas SKPD membawa dokumen/berkas lengkap sesuai ketentuan yang berlaku,
3. Petugas pada BKAD (Bidang Perbendaharaan) melakukan pemeriksaan dokumen/berkas yang diajukan SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

Gratis 

-

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1.  DPA SKPD
2.  Rencana Anggaran Kas

1.  Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Pengguna anggaran SKPD Menerima RAK dari SKPD terkait,
3. Pengelola Data Sistem informasi Perbendaharaan Membuat dan mencetak SPD dalam bentuk soft copy dan dokumen,
4. Kuasa BUD Membubuhkan paraf SPD,
5. BUD Melakukan otorisasi dan menandatangani SPD
6. PA SKPD Mengarsipkan SPD

Gratis 

Dokumen SPD

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1. SPD, SPM, Surat Pernyataan Tanggung jawab dan Dokumen Pendukung lainnya
2. Dokumen pengajuan pembayaran UP/TU/GU/LS dari SKPD yang sudah diteliti dan diparaf

1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Petugas SKPD membawa Dokumen/berkas lengkap sesuai ketentuan yang berlaku,
3. Petugas pada BKAD (Bidang Perbendaharaan) melakukan pemeriksaan dokumen/berkas yang diajukan SKPD, sesuai ketentuan yang berlaku,
4. Berkas yang sudah di verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian di validasi oleh kasubid administrsai perbendaharaan, bila dokumen/berkas tidak sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku maka di kembalikan kepada SKPD untuk di di lengkapi/diperbaiki.
5. Petugas pengolah data sistem informasi perbendaharaan kemudian membuat surat pengantar untuk dasar di buatkan sp2d,
6. Dokumen SP2D kemudian di validasi dan di tanda tangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan,
7. Petugas sub bidang Kas Daerah dan belanja membuat daftar penguji SP2D dan melaksanakan penginputan pajakpajaknya untuk proses pencairan ke Bank.

Gratis 

 SP2D yang sah

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1. Surat pengantar dari SKPD
2. Foto Copy SK Pensiun
3. Foto Copy SK pangkat / Berkala sebelum pensiun
4. Foto Copy SK CAPEG / CPNS
5. Foto Copy Kartu Pegawai (KARPEG)
6. Foto Copy Surat Nikah
7. Daftar Keluarga / KP
8. Keterangan sekolah anak dalam tanggungan

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Petugas pengelola gaji di bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah menerima surat pengantar dari SKPD,
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas persyaratan,
4. Petugas Pengelola gaji memproses SKPP,
5. Petugas Pengelola gaji menginput/entri ke data base ke aplikasi gaji (SIM GAJI),
6. SKPP sudah dapat diterbitkan dengan tujuan agar pegawai yang pindah dapat dilanjutkan pembayaran gajinya oleh satker di tempat kerja yang baru, atau dibayarkan pensiunnya oleh PT.Taspen bagi pegawai yang memasuki masa pensiun,
7. Pengelola gaji membuatkan perubahan gaji terbaru

Gratis

SKPP 

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1. Surat pengantar dari SKPD
2. Berkas Pengajuan

1. Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Permohonan,
2. Penerimaan Pengajuan Permohonan Pencairan Dana dan Penelitian kelengkapan permohonan pencairan dana oleh BP,
3. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh BP,
4. Penerimaan Berkas SPP berikut kelengkapannya dan Verifikasi Kelengkapan SPP oleh PPK,
5. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPK,
6. Penandatangan SPM oleh PPKD,
7. Rekapitulasi dan Penyampaian Berkas SPM Berikut Kelengkapannya oleh BP,
8. Penerimaan Pengajuan dan Verifikasi SPM Berikut Kelengkapannya untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Penguji Oleh Kasubid,
9. Penandatanganan SP2D dan Daftar Penguji oleh Kabid Perbendaharaan,
10. Penyampaian SP2D dan Daftar Penguji Kepada Bank oleh,
11. Pemindahbukuan Dari Rek BUD ke Rek Penerima oleh bank

Gratis

SP2D

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

Rekomendasi dan dokumen kelengkapan pengajuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengirimkan Rekomendasi dan dokumen kelengkapan pengajuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa kepada Bidang Perbendaharaan,
3. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Perbendaharaan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang dikirimkan, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan berkas, maka Bidang Perbendaharaan akan mengembalikan dokumen tersebut kepada Dinas Pembendayaan Masyarakat Desa untuk dilengkapi dan diperbaiki,
4. Setelah dokumen dinilai lengkap dan benar, maka Bidang perbendaharan menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutkan dilakukan pencairan dana oleh bank bjb ke rekening Desa yang bersangkutan.

Gratis

SP2D

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

 Surat Rekomendasi

1.  Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku leading sector kegiatan Dana Desa mengirimkan rekomendasi kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan,
3. Selanjutnya Kementrian Keuangan melakukan transfer langsung ke Pemerintah Desa.

Gratis

SP2D

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

 Surat permohonan disertai dokumen kelengkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku

1.  Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Pemohon Perangkat Daerah melalui leading sektor masing-masing (sesuai dengan kegiatan) memberikan surat permohonan disertai dokumen kelengkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
3. Petugas dari Bidang Perbendaharaan melakukan verifikasi dan pengecekan anggaran atas beban kegiatan yang diajukan,
4. Setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan benar, maka Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM),
5. Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Perncairan Dana (SP2D) yang selanjutnya dilakukan pencairan dana oleh bank bjb ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perbendaharaan,
6. Bendahara Pengeluan Pembantu Bidang Perbendaharaan melakukan tranfer kepada Perangkat Daerah yang mengajukan Belanja Tidak Terduga.

Gratis

SP2D

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

1. Surat Keputusan Pengelolaan Keuangan dari Bagian Hukum
2. SK Pelantikan

1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi,
2. Pemohon Perangkat Daerah melalui leading sektor masing-masing (sesuai dengan  kegiatan) memberikan surat permohonan disertai dokumen kelengkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
3. Petugas dari Bidang Perbendaharaan melakukan verifikasi dan pengecekan persyaratan penggantian Penguna Anggaran,
4. Setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan benar, maka Kepala Bidang Perbendaharaan selaku BUD memutakhirkan data.

Gratis

Up Date Data Pengguna Anggaran

Website : www.bkad@bandungkab.go.id 

                www.lapor.go.id

Peserta pembinaan adalah penata laporan keuangan/petugas akuntansi SKPD/BLUD;

1.  Bidang Akuntansi dan menyampaikan surat pelaksanaan pembinaan,
2. Pelaporan undangan SKPD menyampaikan data peserta pembinaan, dan
3. Pembinaan dengan sosialisasi/bimbingan teknis secara desk kepada petugas akuntansi SKPD/BLUD.

Gratis

Transfer Knowledge/Sertifikat

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
   dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung (40911); dan
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
   a. E lapor www.bkad.bandungkab.go.id
   b. Whatsapp Group: "KEUANGAN PEMKAB BDG"
   c. Email: bkadaklap@gmail.com 

1. Pelaksana Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus membawa Laporan Keuangan yang telah disusun beserta lampirannya
2. Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan PD harus membawa Laptop.

1. Perangkat Daerah menerima surat tentang penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan menyiapkan Laporan Keuangan yang telah disusun,
2. Petugas Bidang Aklap melakukan pendampingan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah disusun,
3. Laporan Keuangan Perangkat Daerah disampaikan yang telah diperiksa ke BKAD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Gratis

Maksimal 5 hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan Perangkat Daerah telah disusun lengkap beserta lampirannya sesuai dengan yang telah ditetapkan;
2. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah menyatakan bahwa angka-angka yang disajikan telah sesuai.

Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
   dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung (40911); dan
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
   a. E lapor www.bkad.bandungkab.go.id
   b. Whatsapp Group: "KEUANGAN PEMKAB BDG"
   c. Email: bkadaklap@gmail.com 

 Pelaksana Konsultasi Perangkat Daerah datang ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan membawa bahan yang akan dikonsultasikan.

1. Perangkat Daerah menerima surat tentang penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan menyiapkan Laporan Keuangan yang telah disusun,
2. Petugas Bidang Aklap melakukan pendampingan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah disusun,
3. Laporan Keuangan Perangkat Daerah disampaikan yang telah diperiksa ke BKAD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Gratis

Maksimal 1 hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan Perangkat Daerah telah disusun lengkap beserta lampirannya sesuai dengan yang telah ditetapkan;
2. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah menyatakan bahwa angka-angka yang disajikan telah sesuai.

Konsultsi yang diminta

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
   dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung (40911); dan
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
   a. E lapor www.bkad.bandungkab.go.id
   b. Whatsapp Group: "KEUANGAN PEMKAB BDG"
   c. Email: bkadaklap@gmail.com 

1. Pelaksana Rekonsiliasi SKPD harus datang sesuai dengan jadwal dan membawa dokumen yang diperlukan,
2. Pelaksana Rekonsiliasi SKPD harus membawa Laptop.

1. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyampaikan surat undangan pelaksanaan rekonsiliasi,
2. Pelaksana Rekonsiliasi dari SKPD datang ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan mengisi daftar hadir pelaksanaan rekonsiliasi,
3. Petugas Rekonsiliasi dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan memeriksa kelengkapan dokumen,
4. Jika dokumen telah dianggap lengkap maka Petugas Rekonsiliasi dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan melakukan verifikasi data,
5. Pelaksana rekonsiliasi dari SKPD harus segera melakukan klarifikasi dan memperbaiki data, jika ditemukan kesalahan oleh Petugas dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,
6. Petugas dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi, jika angka yang disajikan telah sesuai, selanjutnya
   diparaf/ditandatangani oleh petugas rekonsiliasi dari SKPD dan petugas rekonsiliasi dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Gratis 

Berita Acara Rekonsiliasi dilampiri dengan Laporan Keuangan SKPD.

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
   dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung (40911); dan
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
   a. E lapor www.bkad.bandungkab.go.id
   b. Whatsapp Group: "KEUANGAN PEMKAB BDG"
   c. Email: bkadaklap@gmail.com 

1. Pelaksana Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus membawa Laporan Keuangan yang telah disusun beserta lampirannya
2. Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan PD harus membawa Laptop

1. Laporan Keuangan Perangkat Daerah disampaikan yang telah diperiksa ke BKAD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
2. Pegawai Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Gratis 

Maksimal 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan Perangkat Daerah telah disusun lengkap beserta lampirannya sesuai dengan yang telah ditetapkan,

2. Data-data yang diperlukan dalam рe nyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah lengkap.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
   dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung (40911); dan
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
   a. E lapor www.bkad.bandungkab.go.id
   b. Whatsapp Group: "KEUANGAN PEMKAB BDG"
   c. Email: bkadaklap@gmail.com 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPK RI beserta lampiran.

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI,
2. Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah,
3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang  Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi,
5. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
6. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
7. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
8. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, Gubernur/Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

Gratis

Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
   dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung (40911); dan
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
   a. E lapor www.bkad.bandungkab.go.id
   b. Whatsapp Group: "KEUANGAN PEMKAB BDG"
   c. Email: bkadaklap@gmail.com 

1. Saldo awal/Database Barang Milik Daerah (BMD) pada Neraca (audited) Tahun Terakhir
2. Dokumen Perolehan dan/atau Dokumen Pengadaan.

1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD mengeluarkan Undangan Terjadwal Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Tetap (Penyusunan LBP-BMD),
2. Pengurus Barang menghimpun dokumen/data buku perolehan dan/atau perubahan barang yang terjadi pada periode berjalan,
3. Pengurus Barang menghadiri undangan Rekonsiliasi Aset Tetap (Penyusunan LBPBMD),
4. Pemangku melakukan verifikasi dan penyelarasan sumber data dengan Perbup yang mengatur tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah,
5. Pengurus Barang menyusun LBP-BMD melalui Kertas Kerja Rekonsiliasi (KKR) beserta dengan lampiran kelengkapannya, dengan pengawasan Pemangku,
6. Pemangku melakukan pemeriksaan KKR,
7. Kepala Sub-Bidang Inventarisasi dan Pelaporan melakukan Review KKR,
8. Pengurus Barang melakukan Input perubahan data BMD pada aplikasi pengolah data BMD berdasarkan KKR,
9. Pemangku melakukan verifikasi dan validasi hasil input pada aplikasi pengolah data BMD,
10. Pejabat Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris/Admin aplikasi pengolah data BMD melakukan posting hasil input perubahan data BMD untuk mengupdate perhitungan penyusutan Aset Tetap,
11. Pengurus Barang mencetak Neraca laporan perhitungan penyusutan BMD. dan
12. Pengurus Barang membuat Berita Acara Hasil Rekonsiliasi,
13. LBP-BMD terdiri dari Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan lampiran kelengkapannya, Neraca Aset Tetap, dan Perhitungan Penyusutan, di tandatangani oleh Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pejabat Barang,
14. Kepala Bidang Pengelolaan BMD memeriksa dan menandatangani Berita Acara Hasil Rekonsiliasi,
15. Tim Penatausahaan BMD pada Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan menyusun LBMD Triwulanan atau Semesteran sebagai bahan penyusunan Neraca.

Gratis 

Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)

1. www.lapor.go.id
2. www.bandungkab.go.id
3. asetbagsetda@gmail.com

1. Surat Usulan Rencana Kebutuhan Barang (pengadaan dan pemeliharaan) dari SKPD
2. Lampiran berupa daftar kebutuhan barang yang di tanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang

1. Sekretariat BKAD menerima dan Kepala BKAD mendisposisi Surat Usulan RKBMD dari Pengguna Barang Kepada Kepala Bidang Pengelolaan BMD,
2. Petugas BMD Melakukan penelaahan atas usulan RKBMD dari Pengguna Barang,
3.  Melakukan perbaikan berdasarkan hasil penelahaan dengan Pengurus Barang Pengguna,
4. Menerima dan merekapitulasi RKBMD hasil perbaikan,
5. Pengurus Barang SKPD melakukan Input RKBMD ke Aplikasi E Planning,
6. Print Out RKBMD dan Penandatanganan oleh
   Pengguna Barang,
7. Menerbitkan SK Bupati Bandung Tentang RKBMD

Gratis 

SK Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD Kabupaten Bandung Tentang RKBMD

1. www.lapor.go.id
2. www.bandungkab.go.id
3. asetbagsetda@gmail.com

1. Surat Usulan dan Lampiran Standar Harga Satuan (Standar Harga Barang dan Standar Biaya Umum) dari OPD
2. Lampiran Hasil Survey Harga
3. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak

1. Perencana pada OPD melakukan Input Usulan SHS ke Aplikasi E-Planning BMD,
2. Sekretariat BKAD menerima dan Kepala BKAD mendisposisi Surat Usulan SHS dari Pengguna Barang kepada Kepala BKAD,
3. Tim Penyusun SHS melakukan penelaahan dan verifikasi atas usulan SHS dari Pengguna Barang pada Aplikasi E-Planning BMD,
4. Tim Penyusun SHS menyusun draft Perbup,
5. Draft Perbup ditelaah dan dievaluasi bersama dengan OPD,
6. Draft Perbup yang telah dievaluasi diusulkan untuk direview oleh Inspektorat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
7. Menerbitkan Peraturan Bupati Bandung tentang SHS

Gratis 

Peraturan Bupati Bandung tentang Standar Harga Satuan

1. www.lapor.go.id
2. www.bandungkab.go.id
3. asetbagsetda@gmail.com

1. Surat Usulan Permohonan Penghapusan BMD dari SKPD,
2. Berita Acara Hasil Penelitian Penghapusan BMD dari SKPD,
3. SK Tim Peneliti Penghapusan BMD dari SKPD,
4. Lampiran berupa daftar BMD yang diajukan penghapusan dan telah di tanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang,

1. Pengguna Barang pada SKPD mengusulkan Permohonan Penghapusan BMD kepada Sekretaris Daerah,
2. Sekretariat BKAD menerima dan Kepala BKAD mendisposisi Surat Usulan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang Kepada Kepala Bidang Pengelolaan BMD,
3. Petugas BMD melakukan penelaahan atau penelitian administrasi atas usulan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang,
4. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil verifikasi atau penelitian administrasi dengan Pengurus Barang Pengguna,
5. Menerima dan merekapitulasi usulan permohonan penghapusan BMD hasil perbaikan,
6. Petugas BMD Melakukan penelitian fisik atau survey lapangan atas usulan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang,
7. Melakukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Bupati,
8. Melakukan tindakan/proses penghapusan BMD, setelah terbit persetujuan penghapusan BMD oleh Bupati,
9. Menerbitkan Berita Acara Penghapusan BMD (Berita Acara Pemusnahan BMD BAST dan NPHD),
10. Melakukan permohonan penghapusan BMD kepada Sekretaris Daerah,
11. Menerbitkan SK Penghapusan BMD.

Gratis

SK Penghapusan Barang Milik Daerah

1. www.lapor.go.id
2. www.bandungkab.go.id
3. asetbagsetda@gmail.com