Bupati Bandung: Musrenbang RKPD 2025 Harus Libatkan Masyarakat agar Ada Rasa Memiliki dan Tanggung Jawab

Pemantapan Daya Saing Daerah Jadi Tema Musrenbang RKPD 2025 Pemkab Bandung

Pemkab Bandung melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, bertema Peningkatan Daya Saing Daerah di Grand Sunshine Soreang, Rabu (6/3/2024).

Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam sambutannya mengatakan, musrenbang merupakan forum pertemuan antara pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam mendapatkan manfaat atau dampak dari program atau kegiatan pembangunan daerah.

"Proses penjaringan aspirasi dari masyarakat yang dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang ini merupakan proses panjang secara berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan bermusyawarah menentukan kebutuhan pembangunan," kata Bupati Bandung.

Hasil musrenbang  diharapkan dapat menampung masukan yang mencerminkan aspirasi dari masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan.

"RKPD tahun 2025 bertema Pemantapan Daya Saing Daerah. Peningkatan daya saing daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal masyarakat, yang tentunya dapat mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang, baik sektor infrastruktur, sosial dan ekonomi," tandas bupati.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kepemimpinannya, Dadang Supriatna memaparkan, telah menghasilkan beberapa kemajuan yang ditandai oleh capaian indikator makro pembangunan, baik ekonomi maupun sosial.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung masih positif di angka 4,97 persen di tengah hambatan kondisi ekonomi global. Tingkat kemiskinan menurun dari 6,8 persen menjadi 6,4 persen pada tahun 2023," papar Kang DS, sapaan Dadang Supriatna.

"Tingkat Gini Ratio atau kesenjangan menurun dari 0,37 menjadi 0,348 persen di tahun 2023. Sementara dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semula 73,16 poin meningkat menjadi  74,03 poin," tandas Kang DS.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana menambahkan, penurunan gini ratio Kabupaten Bandung ini merupakan terbaik se-Indonesia.

"Gini ratio Kabupaten Bandung tahun 2023 berhasil turun menjadi 0,348 yg menandakan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat semakin kecil. Capaian Kabupaten Bandung ini lebih baik dibandingkan nasional dan provinsi. Artinya, capaian terbaik se-Indonesia," terang sekda.(*)