BKAD Kab. Bandung Gelar Forum Konsultan Publik - Dr. H.M. Dadang Supriatna dan Dr. H. Marlan Saksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pelayanan Publik Bidang Keuangan OPD dan BKAD

Bupati dan Kepala BKAD Saksikan MoU Pelayanan Publik Bidang Keuangan antara BKAD dan OPD, di Bandung, Kamis (27/7)

Opininews.com, Bandung - Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M.Si berikan apresiasi terhadap kinerja baik yang telah dilakukan oleh Pimpinan dan Staff Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung.

Hal ini diungkap orang nomor satu di Kabupaten Bandung, saat menjadi nara sumber pada kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, di Bandung, Kamia (27/7).

"Pelayanan yang baik dari BAKD Kabupaten Bandung membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung ada di tengah-tengah masyarakat," ujar Doktor Alumni Pasca Sarjana Trisaksi Jakarta ini.

Dr. H.M. Dadang Supriatna menyatakan, pelayanan publik yang baik adalah yang berkualitas dan memiliki standar.

"Saya sangat mengapresiasi dengan dilaksanakannya FKP standar pelayanan pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Ini membuktikan Kinerjanya sudah BEDAS," tegas Bupati.

Dr. H.M. Dadang Supriatna juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna dan penerima layanan dapat mengusulkan dan memberikan masukan serta saran guna mengoptimalisasi standar pelayanan di BKAD sehingga sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel dan pelayanan publik menjadi prima," kata Bupati.

Pada kesempatan ini Bupati Bandung didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKD) Kabupaten Bandung, Dr. H. Marlan Nirsyamsu menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman pelayanan publik di bidang keuangan antara BAKD dengan OPD yang diwakili okeh beberapa OPD.

Kepala BKAD Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu kepada www.opininews.com, menjelaskan, tujuan digelar FKP ini, untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat/OPD antara lain membahas rencangan penerapan dampak dan evaluasi kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tidak hanya itu, lanjut Dr. H. Marlan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan dengan harapan publik meminimalis dampak kebijakan yang dapat merugikan publik serta dapat memberikan kepastian kepada pengguna layanan.

"Kegiatan bisa terlaksana tentunya sesuai arahan Pak Bupati Bandung serta Pak Sekda, Dr. H. Cakra Amiyana. Kami akan bekerja sesuai arahan Pak Bupati pak Sekda serta mengacu kepada 13 Program kerja Bedas," kara Marlan.

( Saufat Endrawan )

Editor: Saufat Endrawan

opininews.com